Perhutani KPH Bogor Bereskan Kasus Lahan Seluas 1.693 Hektar Rampung Dalam Waktu Dua Bulan

BOGOR - Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor  menyelesaikan permasalahan lahan atau tenurial dalam kawasan hutan menunjukan hasil yang cukup signifikan.

Target penyelesaian perkara lahan dengan kategori strata B seluas 1.693 hektar rampung dalam waktu dua bulan.

Baca juga: Moment HUT Ke-9 Kabupaten Pangandaran, Bupati Berziarah ke Makam Para Tokoh Presidium

Agus Suhendar Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani KPH Bogor, mengatakan permasalahan lahan strata  B di KPH Bogor jumlahnya cukup tinggi. “Strata B masalah tenurial paling tinggi di KPH Bogor” ujarnya, di Bogor Kamis, (14/10/2021).

Masalah tenurial strata B merupakan masalah lahan, dimana masyarakat mengklaim lahan tanpa memiliki dokumen kepemilikan.

Baca juga: Nelayan Pangandaran Yang Hilang Akibat Laka Laut Ditemukan TIM SAR

Langkah ampuh penyelesaian masalah tersebut, dilakukan KPH Bogor dengan blusukan ke daerah pedesaan dan melakukan sosialisasi soal lahan kehutanan.

“Kita sosialisasi ke desa-desa, kita kelompokan masyarakat” tuturnya.

Baca juga: Perhutani Berikan Alat Bantu Kesehatan Untuk Teman Difabel

Setelah sosialisasi, banyak masyarakat yang memahami bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara.

Menurut Agus, setelah masyarakat mengetahui  permasalahan lahan hutan yang digarap, mereka membuat pernyataan tertulis.

Baca juga: Sebagian Warga Korban Banjir Bandang Balik ke Rumah dari Posko Pengungsian

“Penyelesaian strata tenurial dibuat dengan pernyataan tertulis dari masyarakat. Ada pengakuan, bahwa lahan yang digarap itu hutan negara” beber Agus.

Kawasan hutan yang dikelola Perhutani KPH Bogor mencapai luas 49 ribu hektar lebih. Terdiri dari 5 wilayah BKPH. Masalah tenurial banyak terdapat di 3 wilayah BKPH, yakni BKPH Bogor, Jonggol dan BKPH Jasling.

Baca juga: Ringankan Beban Hidup Mitra, Perhutani Berikan Paket Sembako Untuk Penyadap Getah Pinus

Guna menjaga kelangsungan garapan, masyarakat Perhutani Bogor melegalisasinya dengan membuat perjanjian kerjasama kelola hutan.

“ KIta fasilitasi dan kita buat Perjanjian Kerjasama, supaya kegiatan masyarakat dihutan menghasilkan yang legal dan Perhutani juga dapat Sharing ” pungkasnya.(***)